Ancaman Karhutla Jambi Belum Usai, 6 Titik Hotspot Perlu Diverifikasi, Kualitas Udara Kota Jambi Masih Tidak Sehat

Bejananews.com, Jambi - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi masih belum usai. Satgas Karhutla masih harus terus tetap siaga.

Dari data yang diperoleh, pada Minggu (8/11/2026) terdapat 8 titik panas (hotspot) yang terpantau, di mana 6 diantaranya tercatat perlu diverifikasi.

Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir H Ivan Wirata mendorong adanya evaluasi penanganan Karhutla di Provinsi Jambi.

“Temuan kebakaran harus menjadi dasar verifikasi dan pengawasan. Penetapan penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab harus mengikuti bukti dan proses hukum,” katanya, Senin (9/11/2026).

Dia juga mendorong Panitia Khusus (Pansus) Karhutla mendalami kualitas data dan efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jambi.

Untuk diketahui, berdasarkan data Satgas Karhutla, luasan lahan yang terbakar sudah mencapai 5.322,81 hektare terhitung sejak 1 Januari hingga 8 November 2026.

Tiga wilayah dengan angka terbesar adalah Kabupaten Batanghari sebesar 1.486,98 hektare, Sarolangun 958,25 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 874,62 hektare.

“Kita perlu mengetahui sumber, periode, metode penghitungan, dan hasil verifikasi lapangannya agar data yang dipakai pemerintah dan DPRD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Laporan yang sama mencatat 19.319 hotspot kumulatif hingga 7 November. Jumlah terbanyak berada di Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun.

“Hotspot merupakan indikasi anomali panas yang tetap perlu diperiksa di lapangan sebelum dinyatakan sebagai kebakaran terkonfirmasi,” katanya.

Dari sisi kesehatan, ISPU di Stasiun Paal Lima, Kota Jambi, tercatat 103 atau kategori Tidak Sehat dengan parameter PM2,5.

Sementara itu, rekap Dinas Kesehatan untuk minggu ke-43 mencatat 6.233 kasus ISPA. Angka kasus tersebut dilaporkan turun 985 dibanding minggu sebelumnya.

“Tetapi perubahan itu tidak dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat dengan kondisi asap,” ungkapnya.

Dia juga mendorong pansus menelaah kendala operasi di lapangan. Satgas menyebut keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah rawan.

“Pada operasi udara, empat armada tercatat tidak terbang meski berstatus laik operasi, sedangkan satu helikopter waterbombing tercatat tidak laik operasi karena perawatan,” ungkapnya.

Menurut Ivan, evaluasi harus mencakup waktu respons, jumlah personel, ketersediaan peralatan dan sumber air, serta alasan armada tidak dikerahkan.

“Langkah ini penting untuk mengetahui apakah dukungan operasi sejalan dengan kebutuhan di lokasi kebakaran,” ujarnya. (*)