Sembilan Perusahaan Dilaporkan ke Polda Jambi Terkait Karhutla

Bejananews.com, Jambi - Sebanyak 9 perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi dilaporkan ke Polda Jambi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh Walhi Jambi.

Walhi menyebut Karhutla terjadi di wilayah konsesi 9 perusahaan yang dilaporkan tersebut baik yang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan perkiraan akumulasi luasan mencapai lebih kurang 13.122 hektare.

Adapun 9 perusahaan yang dilaporkan kepada Polda Jambi tersebut yakni PT. Alam Lestari Nusantara (d.h. PT. Bukit Kausar), PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PT. Alam Bukit Tigapuluh, PT. Sam Hutani, PT. Wirakarya Sakti, PT. Bahana Karya Semesta (d.h. PT. Era Mitra Agro Leastari), PT Tiga Serumpun (Koperasi Perkebunan PT. Kresna Duta Agroindo), PT. Lestari Asri Jaya dan PT.Mugitriman Internasional.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Oscar Anugrah menyampaikan bahwa Walhi menilai bahwa Sanksi Administratif yang diberikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, kepada 2 perusahaan di Provinsi Jambi tidak serta merta dipandang sebagai penyelesaian hukum yang menghapus pertanggungjawaban pidana.

Hal ini, kata dia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

“Walhi Jambi telah menghimpun data bahwa kebakaran yang terjadi menyebabkan penurunan kualitas udara, bahkan sempat mencapai kategori berbahaya disejumlah wilayah, serta meningkatnya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dialami warga di Provinsi Jambi,” tegasnya.

Sampai saat ini telah tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebanyak 76.543 jiwa diserang ISPA dalam rentang tanggal 03 Agustus – 18 Oktober 2026.

“Hal inilah yang mendorong WALHI Jambi melakukan pelaporan untuk mendapatkan kepastian hukum sekaligus mencegah berulangnya kebakaran. Tanpa pengusutan yang menyeluruh dan pemulihan lingkungan yang nyata, warga berisiko terus menanggung dampak dari kerusakan ekologis yang terjadi,” tandasnya.

Oscar menyampaikan, terjadinya karhutla secara berulang pada areal Hak Guna Usaha (HGU) maupun Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) harus diperiksa secara menyeluruh.

Pemeriksaa itu tidak hanya sebatas pada siapa yang menyalakan api, tetapi juga mengenai kepatuhan pemegang hak/perizinan dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran.

“Hal tersebut sejalan dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001 Pasal 3 dan Pasal 4 huruf g dan h yang menempatkan keberlanjutan, daya dukung lingkungan serta fungsi ekologis sebagai prinsip pengelolaan sumber daya alam,” ucapnya.

Makanya, hak dan izin untuk menguasai serta memanfaatkan sumber daya alam tidak boleh dipahami sebagai hak untuk mengabaikan fungsi ekologis kawasan.

“Pemberian sanksi administratif tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana, khususnya apabila terdapat indikasi kegagalan menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran, kelalaian dalam pengendalian kebakaran, atau dugaan perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan,“ pungkasnya. (*)