Degradasi Konstitusi dan Oknum Petinggi Polri, Analisis Hukum Pelaku Kejahatan Siber Berbasis Kekuasaan
0 menit baca
KASUS penyadapan ilegal (illegal tapping) yang melibatkan petinggi Polri menuai kecaman keras dan keprihatinan mendalam. Kasus ini menjadi skandal spionase domestik terbesar dalam sejarah modern Indonesia.
Keterlibatan mantan Kapolri yang kini menjabat Kantor Staf Kepresidenan berinisial Jenderal Pol. (Purn.) LSP, Irjen Pol. ASN, dan Irjen Pol. EH yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access) terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merupakan lonceng kematian bagi supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.
Fakta-fakta hukum yang dirilis secara transparan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, pada Selasa malam, 3 November 2026, memperlihatkan potret mengerikan mengenai penyalahgunaan wewenang siber (cyber power abuse).
Berdasarkan metode penyidikan ilmiah (scientific crime investigation), operasi nonprosedural ini tidak hanya menyasar nomor ponsel Kepala Negara, tetapi secara masif juga menargetkan pejabat negara, tokoh politik lintas partai, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pelaku usaha.
Operasi intelijen gelap yang berlangsung dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2026 ini, diperparah dengan adanya manipulasi sistemik berupa perintah penghapusan berkas log data elektronik pada Oktober 2026 untuk memutus jejak digital para pelaku.
Bagi gerakan mahasiswa, skandal “watergate” versi Indonesia ini adalah bentuk ancaman nyata terhadap stabilitas pertahanan nasional dan kedaulatan negara.
Secara yuridis-sistematis, kami menilai tindakan para tersangka telah secara sadar mengangkangi hukum positif dan merusak asas equality before the law.
Para pelaku memanfaatkan posisinya untuk memasukkan nomor-nomor target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara sewenang-wenang tanpa adanya urgensi penegakan hukum, tanpa dokumen pendukung, dan tanpa mekanisme verifikasi administrasi peradilan yang sah.
Berdasarkan konstruksi perkara yang dirilis penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri melalui penyitaan barang bukti berupa 11 unit ponsel, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk, tindakan para pelaku secara konkret memenuhi unsur pidana berlapis yang sangat berat.
1. Pelanggaran Keamanan Negara (Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP): Tindakan melawan hukum dengan mendengarkan, merekam, membelokkan, dan mencatat transmisi informasi elektronik yang bersifat rahasia/tidak publik, yang mengancam stabilitas keamanan nasional dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
2. Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP): Memanfaatkan otoritas kedinasan demi kepentingan personal atau kelompok tertentu di luar koridor hukum formal dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
3. Kejahatan Siber Sistem Elektronik (Pasal 32 ayat 1 UU ITE): Tindakan dengan sengaja mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik milik orang lain secara ilegal, utamanya aksi penghapusan berkas hasil sadapan pada Oktober 2026 demi melenyapkan alat bukti, dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.
Tindakan penyadapan serampangan ini juga secara langsung menabrak instrumen internal kepolisian, yakni Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas Pusat Pemantauan Polri.
Perkap tersebut mengamanatkan secara ketat bahwa setiap tindakan pemantauan komunikasi wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kerahasiaan total yang ditujukan murni untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan.
Ketika regulasi ini dilanggar oleh perwira tinggi yang memegang pucuk struktural hukum, maka institusi sedang mengalami krisis legitimasi moral yang akut.
Makanya kami menegaskan aspek kritis bahwa jika ruang privasi seorang Presiden Republik Indonesia yang dikelilingi oleh sistem pengamanan berlapis dan teknologi canggih dapat ditembus serta dimata-matai secara ilegal selama berbulan-bulan, maka hak privasi, keamanan data, dan kebebasan sipil warga negara biasa berada dalam posisi yang sangat rentan dan sama sekali tidak terlindungi.
Kasus ini bukan sekadar persoalan gesekan politik atau dinamika internal kepolisian semata, melainkan sebuah ancaman eksistensial terhadap demokrasi.
Institusi penegak hukum, khususnya Irwasum Polri dan Divpropam Polri, tidak boleh menghentikan kasus ini pada tingkat penahanan seremonial. Proses hukum wajib berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala intervensi politik tersembunyi.
Maka dari itu, demi masa depan supremasi hukum di Indonesia, Bareskrim Polri dituntut untuk mengusut tuntas motif utama di balik penyadapan ini, membongkar aktor intelektual (intellectual dandy) yang mungkin berada di balik layar, serta menerapkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan hukuman maksimal bagi para oknum jenderal tersebut.
Pembersihan internal secara total adalah jalan tunggal untuk mengembalikan kepercayaan publik (public trust) terhadap muruah institusi kepolisian, mempertahankan kehormatan kepemimpinan nasional, dan menjamin bahwa hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. (*)
*) Penulis adalah Presiden Mahasiswa UIN STS Jambi/Aktivits Mahasiswa
