Menko Yusril Sebut Penyadapan ke Presiden Prabowo Mengarah ke Upaya Makar
0 menit baca
Namun dia memastikan jika penanganan kasus yang menyeret nama Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri dan dua jenderal yakni Irjen Ahri Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) masih terus dikembangkan.
“Sampai saat ini, pasal yang digunakan adalah pasal terkait penyadapan dan ITE, belum pasal lain, termasuk pasal terkait makar,” kata Yusril dalam konferensi pers yang berlangsung di Museum Tsunami Aceh, Rabu (4/11/2026).
Akan tetapi dia menyatakan, dari proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Menurutnya, dugaan ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan.
Yusril menjelaskan, saat ini pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut masih berkaitan dengan tindak pidana penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara itu, dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional masih dalam tahap pendalaman.
Ia mengungkapkan bahwa penyidik telah memperoleh dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan tindak pidana ITE.
“Unsur-unsurnya mulai mengarah ke sana (makar, red), tetapi masih terus didalami. Kalau langsung ditetapkan sebagai makar, tentu terlalu dini karena harus didukung fakta dan bukti yang cukup," jelasnya.
Pendalaman memang sangat diperlukan untuk mengungkap tujuan sesungguhnya dari penyadapan ilegal dan ilegal akses tsrsebut.
Termasuk juga untuk mengungkap kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kegiatan kenegaraan.
"Kami harus melihat persoalan ini secara objektif, tanpa prasangka. Yang perlu diungkap adalah fakta mengenai tujuan dan maksud dari tindakan penyadapan tersebut,” ungkapnya.
Sejauh ini, penyadapan diketahui menyasar Presiden dan sejumlah menteri, tokoh politik, serta tokoh masyarakat.
Dia menjelaskan bahwa penyadapan merupakan kewenangan sejumlah lembaga negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi, ada prosedur dan mekanisme pengawasan internal masing-masing lembaga untuk melakukan penyadapan.
“Kalau seseorang melakukan penyadapan tanpa adanya kewenangan dan perintah yang sah dari atasan yang berwenang, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai perlu adanya evaluasi dan penataan kembali terhadap tata kelola penggunaan perangkat penyadapan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi perhatian, termasuk optimalisasi peran lembaga yang memiliki kewenangan di bidang keamanan siber dan persandian untuk mengantisipasi penyalahgunaan perangkat elektronik.
Menko Yusril mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Ia memastikan bahwa penanganan perkara saat ini tengah berjalan di Mabes Polri dan langkah hukum akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Masyarakat tetap harus waspada, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Percayakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani persoalan ini sebaik-baiknya,” ujarnya. (*)
