Soal Putusan MA yang Nyatakan Suket SMA Wapres Gibran Tak Sah, KPU “Buang Badan”?
0 menit baca
Bejananews.com, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik merespon putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah.
"Tahapan pemilu 2024 lalu yang paling akhir adalah pelantikan atau pengucapan sumpah/janji calon atau pasangan calon terpilih sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf k UU No. 7 Tahun 2017," kata Idham, Minggu (1/11/2026) dikutip dari detik.com.
Menurut dia, KPU tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban usai tahapan Pemilu 2024 selesai berdasarkan pasal tersebut.
Selain itu, dia menyebut tugas KPU juga sudah selesai saat pasangan calon terpilih dilantik.
"UU Pemilu mengatur demikian," ujarnya.
Dia menegaskan KPU sudah menjalankan tugasnya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
"KPU bekerja berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf d UU No. 7 Tahun 2017," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
Kasasi ini diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen. Dalam putusan MA, setidaknya ada empat poin. Pertama mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya.
Kedua menyatakan m Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Kemudian yang ketiga memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Terakhir yang ke empat menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Sekedar informasi, sebelumnya gugatan Subhan awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN yang kemudian menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Kemudian yang ketiga memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Terakhir yang ke empat menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Sekedar informasi, sebelumnya gugatan Subhan awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN yang kemudian menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Setelah itu, dia mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan. Yang digugat Subhan adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai Cawapres pada tahun 2024.
Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu. (*)
Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu. (*)
