Kualitas Udara Kian Memburuk Dampak Karhutla Jadi Sorotan
0 menit baca
Bejananews.com, Jambi – Kualitas udara yang kian memburuk di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi dampak dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi sorotan luas.
Kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Sorotan tajam salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata. Dia mendesak pemerintah daerah bersikap.
“Angka ISPU di Muaro Jambi sudah jauh di atas ambang berbahaya. Kota Jambi, Batanghari, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur juga ikut naik. Ini bukan lagi soal kebakaran di satu titik, tetapi soal udara yang dihirup warga setiap hari. Keselamatan masyarakat harus didahulukan,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan data harian Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Provinsi Jambi, Selasa (27/10/2026) pukul 07.00 WIB, nilai ISPU PM2,5 di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 526 atau masuk kategori Berbahaya. Sehari sebelumnya angkanya masih 321.
Dari 11 kabupaten/kota, sembilan berada pada kategori Tidak Sehat atau Berbahaya. Hanya Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang masih berada di kategori Sedang.
Kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan harus mendapat perhatian khusus.
Menurutnya, layanan kesehatan, ketersediaan masker, dan informasi kualitas udara harus benar-benar sampai ke masyarakat di wilayah terdampak.
Data juga mencatat 7.324 kasus ISPA pada minggu ke-41. Namun, ia mengingatkan bahwa angka itu perlu dipadankan lebih lanjut karena periodenya berbeda dengan data ISPU.
Sementara itu, sejak 1 Januari hingga 26 Oktober 2026, luas lahan terbakar di Provinsi Jambi diperkirakan mencapai ±5.106,29 hektare.
Luasan terbesar ada di Batanghari (1.470,70 ha), Sarolangun (958,25 ha), dan Tanjung Jabung Timur (810,57 ha). Akumulasi titik panas sejak awal tahun mencapai 18.398 titik.
“Titik panas harus diverifikasi di lapangan, dan penyebab kebakaran ditentukan lewat proses hukum. Temuan api di suatu lokasi, termasuk di areal konsesi, tidak otomatis membuktikan kesalahan pihak tertentu. Kita dorong penanganan yang tegas, tetapi tetap berbasis data dan fakta,” tegasnya.
DPRD Provinsi Jambi, lanjut Ivan, akan terus mengawal penanganan karhutla. Pengawalan itu meliputi pencocokan data luas terbakar dan koordinat titik panas, kesiapan sarana pemadaman, serta layanan kesehatan bagi masyarakat. (*)
