Penurunan Target PAD Kota Jambi 2027 Disorot
0 menit baca
Bejananews.com, Jambi - Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Kota Jambi.
Selain itu, masalah lain yang ikut jadi sorotan yakni soal penanganan sampah dan banjir, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
Salah satu fraksi yang menyoroti turunnya target PAD yakni Fraksi Golkar. Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi diminta mengoptimalkan penerimaan melalui pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).
Golkar juga mendorong digitalisasi sistem pemungutan pajak parkir untuk meningkatkan transparansi dan penerimaan daerah.
Selain itu, persoalan sampah, parkir liar, penertiban pasar, serta antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) turut menjadi perhatian.
Senada, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti target PAD 2027 sebesar Rp720,55 miliar. Pemerintah diminta mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, termasuk dari sektor parkir dan kebersihan.
Selain pendapatan daerah, PKB juga menekankan pentingnya penanganan banjir, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, serta penganggaran yang selektif sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah menggali sumber pendapatan baru yang sah serta mengevaluasi keberlanjutan subsidi bus listrik, khususnya terkait pemanfaatannya bagi pelajar.
Gerindra juga mendorong agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dalam mendukung perekonomian masyarakat.
Sementara Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya efisiensi belanja pegawai dan optimalisasi pendapatan daerah.
Adapun Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar penyusunan APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan transparansi serta digitalisasi pemungutan pajak.
Di sisi lain, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah memprioritaskan program pembangunan sesuai visi dan misi Kota Jambi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Adapun Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap APBD akibat ketidakpastian dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemerintah kota diminta menerapkan efisiensi anggaran tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Jambi Maulana, mengatakan optimalisasi PAD menjadi salah satu tantangan utama pemerintah daerah, terutama di tengah belum adanya kepastian mengenai transfer dana dari pemerintah pusat.
“Begitu banyak masukan yang kami melihat sangat konstruktif ya dan sangat kritis. Yang pertama, bagaimana supaya kita melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah di tengah belum pastinya transfer daerah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bagaimana meningkatkan kewirausahaan bagi anak-anak muda, termasuk perlindungan sosial, kemudian infrastruktur,” ujarnya.
Terkait pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Jambi menyatakan akan melanjutkan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran sesuai ketentuan peraturan daerah.
Sementara itu, mengenai ketidakpastian dana transfer, Pemkot Jambi masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan serta regulasi terkait.
Pemerintah juga mempertimbangkan alternatif pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menghadapi tantangan fiskal daerah.
Maulana menegaskan, berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran ke depan.
“Saya kira masukan-masukan yang sangat baik dari fraksi-fraksi ini tentu menjadi catatan penting dalam penyusunan postur anggaran kita ke depan,” pungkasnya. (*)
